ViralNews, Parepare — Inspektorat Kota Parepare telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa proyek, termasuk yang mengalami keterlambatan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Inspektorat Kota Parepare, Husni Syam, saat ditemui di kantornya, Kamis (13/01/2022).

Kata Husni Syam, pemeriksaan terhadap kegiatan belanja barang dan jasa di seluruh SKPD memang rutin dilakukan setiap tahunnya, terutama setelah tahun anggarannya berakhir.

-Advertisement-

Saat ditanya soal proyek-proyek yang belum rampung hingga tahun anggaran 2021 berakhir, Husni menjawab bahwa hal itu merupakan kewenangan PPK.

“Terkait kegiatan yang terlambat, itu adalah kewenangan PPK. Kalau berdasarkan ketentuan, tentunya harus didenda. PPK yang tetapkan,” jelasnya.

Lebih lanjut Husni menjelaskan, proyek-proyek yang terlambat akan diberikan kesempatan selama 50 hari untuk diselesaikan dan sejak itu, denda mulai berjalan sebesar 1/1.000 perhari dari keseluruhan atau sebagian nilai kontrak.

Pada prinsipnya, kata Husni, semua kegiatan belanja barang dan jasa di seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Parepare tanpa terkecuali, akan diperiksa secara ketat oleh inspektorat secara transparan dan akuntabel.

Sebelumnya, Dinas PUPR telah melaporkan sebanyak 6 proyek fisik yang mereka tangani mengalami keterlambatan.

Selain di Dinas PUPR, beberapa proyek di beberapa SKPD lainnya juga mengalami keterlambatan. Salah satunya di RSUD Tipe B Andi Makkasau.

Facebook Comments
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here